Kota Depok Masuk Program Nasional Tata Kelola Sampah
Pengolahan sampah di Kota Depok.
ruzka.republika.co.id--Program Pemerintah Pusat, Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) menjadikan Kota Depok salah satu kota yang dibina untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.
Program Kementerian PUPR berskala nasional ini bukan hanya membangun infrastuktur saja, tetapi juga tata kelolanya. Seperti, kelembagaannya, pembiayaannya, perubahan perilaku masyarakat.
Team Leader National Project Management Consultant (NPMC)-ISWMP, Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR, Ria Ismaria mengatakan, program ini dimulai pada tahun 2019. Kota Depok masuk pada 2022 akhir dan menjadi salah satu kota yang lolos dalam tahap penjaringan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Program ini bukan hanya membangun infrastuktur saja, tetapi juga tata kelola, kelembagaannya, pembiayaannya dan perubahan perilaku masyarakat," ujar Ria, Kamis (22/06/2023).
Menurut Ria, Pemerintah Daerah (Pemda) yang terjaring cukup ketat dalam program ini, karena ada 11 rencana aksi yang harus dipenuhi. Di antaranya, harus mempunyai lahan minimal 1 hektare karena akan dibangun infrastruktur.
"Lalu, membuat desain atau rencana induk pengolahan sampah. Kemudian, Pemda harus mau mengalokasikan anggaran biaya operasional setelah infrastuktur dibangun. Kota Depok bersedia dan menyanggupi semua itu," jelasnya.
Lanjut Ria, dengan persyaratan dan ketentuan yang ada, Kota Depok cukup responsif dan pemerintahnya mempunyai perhatian yang besar terhadap pengelolaan sampah.
"Mungkin karena pemerintah merasa Kota Depok sudah cukup lama memiliki permasalahan TPA Cipayung, selain juga fasilitas yang disiapkan oleh provinsi, yaitu Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo juga belum kunjung jelas," ungkapnya.
Direncanakan, melalui program ini akan dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di dekat TPA Cipayung. Sehingga permasalahan sampai di Kota Depok bisa diatasi.
"Semoga TPST ini akan menyeimbangkan rencana yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi, jadi bukan meniadakan tetapi kami ini menguatkan sehingga beban ke TPA Cipayung itu akan berkurang dan rencana membuang sampah ke Nambo kuotanya tidak perlu ditambah," harap Ria. (Rusdy Nurdiansyah)
