Ahmad Fadhly
Menimbang Sekolah Rakyat, Akses Pendidikan dan Tantangannya
Eduaksi | 2025-03-18 16:37:46
Penulis Penggiat Media Sosial
Pemerintahan Prabowo-Gibran merancang program Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini direncanakan berjalan mulai tahun ajaran 2025-2026. Memang, Sekilas terkesan inisiatif tersebut terlihat sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dicermati lebih dalam berkaitan dengan pelaksanaan program itu.
Pertama, kita perlu memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi proyek politis, tetapi benar-benar menghadirkan pendidikan yang berkualitas.
Jika hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah tanpa memperhatikan kualitas tenaga pengajar, kurikulum, dan fasilitas, program ini berisiko menjadi solusi jangka pendek yang kurang berdampak signifikan dalam jangka panjang.
Kedua, bagaimana sinkronisasi Sekolah Rakyat dengan sistem pendidikan yang sudah ada? Saat ini, pemerintah sudah memiliki berbagai program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan sekolah inklusif bagi anak dari keluarga miskin. Apakah Sekolah Rakyat akan berdiri sendiri, ataukah menjadi pelengkap sistem yang telah berjalan? Jika tidak terintegrasi dengan baik, program ini bisa menambah kompleksitas sistem pendidikan tanpa menyelesaikan akar masalahnya.
Ketiga, sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini juga menjadi pertanyaan. Jika anggaran pendidikan lebih banyak terserap untuk Sekolah Rakyat, bagaimana dengan peningkatan kualitas sekolah negeri yang sudah ada? Jangan sampai program ini justru menciptakan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan.
Keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada bagaimana program ini didesain dan diimplementasikan. Jika pemerintah mampu memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar memberikan pendidikan yang bermutu, terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, serta memiliki pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, maka program ini bisa menjadi solusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan.
Namun, jika hanya menjadi proyek politis tanpa perencanaan matang, Sekolah Rakyat berisiko menjadi program yang berjalan di tempat.
Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat, agar kebijakan ini benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar janji kampanye.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook