Serba Serbi
Depok Lakukan Monitoring serta Evaluasi Satgas PKDRT dan TPPO
RUZKA REPUBLIKA -- Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) Kota Depok mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Evaluasi Satgas PKDRT dan TPPO penting untuk memperkuat kelembagaan di tingkat kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Kami fokus menguatkan kelembagaan satgas, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun kelompok masyarakat. Masih banyak kekerasan yang terjadi, baik pada perempuan maupun anak, sehingga kita butuh kerja kolaboratif untuk mencegah dan mengungkap kasus-kasus kekerasan di masyarakat," ujar Kepala DP3A2KB Depok, Nessi Annisa Handari dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/09/2024).
Baca Juga: DLHK Depok Angkut Ratusan Ton Sampah yang Menggunung di Pasar Kemiri Depok
Nessi menegaskan bahwa satgas harus lebih aktif melakukan pemantauan terhadap lingkungan yang rawan terjadinya kekerasan, seperti rumah kosong, lahan kumuh, dan tempat sepi lainnya.
Selain itu, Nessi juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap anak-anak dan keluarga mereka, serta memperhatikan potensi kekerasan yang sering kali dilakukan oleh orang terdekat.
"Kami akan melakukan edukasi masif, bersama lurah dan camat, dalam setiap pertemuan warga, agar masyarakat lebih waspada dan sadar pentingnya menjaga keluarga dari kekerasan," tegasnya.
Baca Juga: Depok akan Gelar Fashion Festival Bertema Harmoni, Diikuti 25 Desainer
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tapos, Tito Ahmad Riyadi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas data kasus kekerasan yang terjadi di setiap kelurahan di Kecamatan Tapos.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara satgas dan aparat terkait untuk menangani kasus yang belum ditindaklanjuti, termasuk memberikan bantuan psikologis dan hukum bagi korban.
"Dengan adanya rapat koordinasi ini, penanganan kasus bisa lebih baik dan terarah. Kami juga meminta aparatur kelurahan untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama lokasi-lokasi rawan seperti rumah dan lahan kosong yang bisa digunakan untuk kegiatan negatif," jelasnya.
Baca Juga: Belajar dari Langit Senja, Tugas Mandiri yang Menginspirasi Santri TPQ
Selain itu, ia berharap agar aparatur kecamatan dan kelurahan ikut mensosialisasikan masalah ini dalam pertemuan warga, karena kasus-kasus kekerasan sering kali jarang dibahas dibandingkan isu infrastruktur.
"Setiap RT dan RW harus melaporkan segera jika ada kasus kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, atau penyalahgunaan narkoba. Laporan ini sangat penting agar bisa segera ditindaklanjuti oleh satgas," harap Tito. (***)
