Ekonomi
Depok Bantu Permodalan dan Pembinaan UMKM, Dukung UMKM Tangguh
ruzka.republika.co.id--Bantu permodalan dan pembinaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan dana Rp 1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi para Wirausaha Baru (WUB) Kota Depok yang telah lulus.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Pelaku usaha UMKM sari program WUB mengikuti program tersebut sejak 2022.
Baca Juga: Dinkes Depok Gelar Sosialisasi dan Evaluasi Pelayanan UHC
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, anggaran Rp 1,8 miliar tersebut digunakan untuk membayar bunga bagi UMKM yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank.
Langkah ini merupakan komitmen Pemkot Depok dalam mendukung UMKM semakin tangguh dan berkembang.
"Tahun ini ada dana Rp 1,8 miliar untuk subsidi bunga gratis APBD yang bayar kalau WUB mau Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujar Idris usai acara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024 di Aula Kantor Kecamatan Sawangan, Rabu (07/02/2024).
Baca Juga: PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah dalam Lakukan Percepatan Aktivasi Pelanggan
Menurut Idris, setelah mengikuti berbagai pelatihan, pendampingan usaha, akses perizinan usaha, dan pemasaran, kini sudah sampai di tahap terakhir.
Tahap terakhir yakni akses permodalan dengan bantuan subsidi bunga KUR tersebut.
Namun, saat ini Pemkot Depok masih melakukan negoisasi ke bank yang dapat memberikan bunga rendah untuk merealisasikan upaya ini.
Baca Juga: Depok Gelar Workshop Sanitasi-Government Index dan APBD Tracking
“Kita akan negosiasi ke bank yang mau memberikan bunga rendah, akan kita lelang bagi yang berikan bunga rendah akan kerja sama, bunganya kami yang tanggung dari APBD,” jelas Idris.
Selain itu juga, Pemkot Depok akan terus melakukan pembinaan dalam pembuatan kemasan (packaging) hingga pemasaran produk.
“Tahun 2025 akan membuat cloud kitchen, sistem digital pemasaran produk orang Depok ke seluruh dunia,” terang Idris.
Baca Juga: Pemilu 2024, Wali Kota Depok Tegaskan Netralitas ASN
Terkait strategi pemasaran offline, Kiai Idris mengaku sudah ada di beberapa tempat untuk memasarkan produk UMKM. Saat ini perangkat daerah terkait sedang mengumpulkan aset pemerintah untuk dijadikan potensi dalam mengembangkan produk UMKM.
Upaya tersebut tentu menjadi salah satu lamgkah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah.
Misal Bojongsari dan Sawangan kekuatan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari UMKM-nya.
Baca Juga: Jelang Pencoblosan, Digelar Bimtek Dorong Edukasi Pemilu Pemilih Cerdas Kalangan Milenial
Maka harus diintervensi bagaimana meningkat mereka (pelaku usaha) jadi pengusaha baru yang bisa meningkatkan omzet dan memberdayakan dan meningkatkan tingkat ekonomi.
“Misal di sini (Kecamatan Sawangan) ada tempat tadinya untuk pendidikan, kita lihat kalau pendidikan cukup, kesehatan cukup, karenanya kita alihkan untuk ekonomi,” ungkap Idris. (***)
