Ekonomi
TPID Depok Susun Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027
RUZKA REPUBLIKA -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting (Rakor HLM) Penyusunan Arah Kebijakan dan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi periode 2025-2027.
Roadmap untuk memastikan kesinambungan dan sinkronisasi upaya mengendalikan inflasi daerah di Kota Depok.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Rakor Penyusunan Arah Kebijakan dan Peta Jalan Pengendalian Inflasi ini, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Kota Depok.
Baca Juga: Ganggu Kesehatan Lingkungan, TPS Liar di Limo Ditutup, Truk Sampah dari Luar Ditolak Masuk ke Depok
Rakor HLM TPID ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Depok.
"Tentunya ini sangat penting untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kota Depok periode 2025-2027," ujar Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/09/2024).
Lanjut Imam, sebab, peta jalan pengendalian inflasi Kota Depok untuk periode 2025-2027 harus dapat disusun untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, dimana yang lebih rinci akan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lintas Perangkat Daerah (PD) sebagai anggota TPID Kota Depok yang ditetapkan setiap tahunnya pada rencana kerja PD.
Baca Juga: Empowering Women, Tingkatkan Kapasitas Perempuan Wakatobi di Festival Womine 2024
"Penyusunan peta jalan ini fokus kepada kesejahteraan masyarakat dengan pencegahan lonjakan harga pada komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi," jelasnya.
Menurut Imam, daya beli masyarakat Kota Depok sendiri tergolong baik, ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang juga baik, diantaranya mampu mengatasi persoalan kemiskinan.
"Kami punya angka kemiskinan terendah se-Pulau Jawa, kalau se-Indonesia kami ke empat, artinya daya beli masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Tinggal masalahnya adalah ketersediaan barang yang harus kita perhatikan karena terkait bijak dalam belanja dan enggak ada oknum yang menyimpan barang," terangnya.
Baca Juga: UI Tanamkan Kesadaran Lingkungan Siswa SD di Depok
Ia menambahkan, termasuk, pemerintah yang mempunyai peran penting dalam membuat strategi, agar waktu-waktu yang dianggap genting terhadap inflasi bisa diantisipasi.
"Syukurnya kami selalu dibina Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) setiap Senin rakor, sehingga lebih mudah memahami makro se-Indonesia dan diberi nasihat oleh kementerian. Kami bersyukur Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan itu, sangat konsen terhadap inflasi," ucap Imam.
Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) yang menginformasikan berbagai hal tentang inflasi, dan Perangkat Daerah yang telah membuat program kerja, sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.
"Alhamdulillah, Kota Depok sudah Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat yang kesulitan bayar BPJS kami sudah bisa talangi," ucapnya Imam lagi.
Kota Depok selama ini berkiblat ke Fatmawati dan RSCM. "Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, karena sudah ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) dan RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) dan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)," ungkap Imam.
Sedangkan untuk persoalan sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah mempunyai program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dengan 7 layanan manfaat.
Baca Juga: Disdik Depok Gelar Penguatan Sinergitas Terkait Wujudkan PAUD Holistik Integratif
"Salah satunya bantuan pangan untuk warga tidak mampu, membackup Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dapat dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mudah-mudahan program yang kita buat bisa dirasakan langsung untuk mengatasi inflasi di Kota Depok," harap Imam. (***)
