Nasional
Jimly Izin Bicara Politik Dinasti ke Prabowo, Dipuji Ganjar
ruzka.republika.co.id--Ada hal yang menarik terjadi di acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang berlangsung di Hotel Four Points Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (04/11/2023).
Silatnas ICMI 2023 ini turut dihadiri 3 Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Saat sesi dialog, seperti dibagikan di akun TikTok @yusuh_dumdum, Ketua Penasehat ICMI, Jimly Asshiddiqie berbicara mengenai politik dinasti jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mohon izin ya pak Prabowo, sebagian Capres boleh juga dengar ini. Jadi, salah satu masalah yang serius di bangsa kita ini budaya feodal! Ini salah satu tantangan yang kita hadapi untuk peradaban masa depan," ujar Jimly yang saat ini di dapuk sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca Juga: FTUI Pertahankan Peringkat Pertama Kampus Teknik Terbaik ndonesia Berdasarkan THE WUR 2024
Jimly membandingkan dengan Inggris yang negaranya berbentuk Kerajaan, tapi prilaku politiknya Republik. "Tapi Indonesia itu Republik, tapi kelakuannya Kerajaan," ungkapnya.
Lanjut Jimly, sebagian kaum intelektual harus obyektif, melihat ini sebagai fenomena nasional. "Itu yang menjelaskan semua partai mengalami 'pembiruan' darah. Bukan cuma satu, semuanya. Kita harus melihat ini sebagai fenomena yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Jadi, jangan saling menyalahkan, feodal semua ini," tegasnya.
Selama penjelasan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 itu, tampak Prabowo hanya terdiam dan sekali tersenyum.
Baca Juga: Digelar Anugerah PWI 2024, Jaring Calon Penerima dari Daerah
Sementara itu pada sesi dialog lainya, Capres Ganjar Pranowo memuji Jimly sebagai orang yang paling populer.
"Orang paling populer sekarang namanya Jimly Asshiddiqie. Semuanya menunggu. Nggak, nggak ada hubungan dengan apa-apa. Menunggu dari tadi belum kelihatan, saya pengen salaman, begitu," tutur Ganjar sambil tersenyum.
Seperti diketahui, saat ini Jimly selaku Ketua MKMK sedang menggelar sidang soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman dan hakim MK lainnya.
Baca Juga: KPU Umumkan DCT Pemilu 2024 Kota Depok, 2 Bacaleg Dicoret, Ini Daftarnya
Pelanggaran kode etik Anwar Usman dkk ini bermula ketika para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Capres Cawapres.
Jimly bersama Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih dilantik sebagai MKMK 24 Oktober dan bertugas hingga 24 November 2024 mendatang. Namun, Jimly pastikan hasil pemeriksaan majelis hakim MK pada 7 November 2023.
"Demi keadilan harus pasti dan mesti cepat sebelum tanggal 8. Artinya tanggal 7 sudah ada (keputusan)," kata Jimly usai menghadiri Silatnas ICMI di Makassar, Sabtu (04/11/2023).
Baca Juga: November Rain, Sekali Hujan Depok Langsung Dikepung Banjir, Suka Seketika Jadi Duka
Jimly menjelaskan MKMK itu hanya memiliki 30 hari untuk memeriksa sembilan majelis hakim MK yang memutuskan syarat usia capres-cawapres. Sehingga, katanya, harus ada keputusan yang tepat nantinya untuk memberikan rasa keadilan.
"Kalau saya belum 30 hari, 15 hari cukup. Karena, soal pemilu ini adalah persoalan serius, bisa memecah belah bangsa. Maka, harus ada kepastian yang tepat dan adil," jelasnya.
