APBD Kabupaten Bogor pada 2024 Meningkat Hingga Rp 10 Triliun
ruzka.republika.co.id--Menggeliatnya dunia usaha di Kabupaten Bogor dengan destinasi wisatanya yang melimpah diperkirakan akan meningkatkan nilai APBD tahun 2024. Hal itu seperti diutarakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Selasa (10/10/2024).
Rudy memperkirakan, nilai APBD pada tahun anggaran 2024 akan mengalami peningkatan hingga mencapai angka Rp 10 triliun. Faktor lain juga disebut ikut memperkuatnya.
"Iya, APBD 2024 diprediksi mengalami peningkatan hingga Rp 10 triliun. Itu terjadi karena ada peningkatan dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil," ujar Rudy.
Baca Juga: 24 Koleksi Warna Healing Colours Avian Brands Dukung Kampanye Kesehatan Mental
Saat ini kata Rudy, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor tengah membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2024.
Dalam pembahasan terbaru, DPRD Kabupaten Bogor telah menyelesaikan defisit anggaran dalam KUA-PPAS. Pihaknya, kini fokus kepada pembahasan program-program prioritas.
"Defisit sudah nol dan proses pembahasan masih berlangsung, ini sedang membahas KUA-PPAS 2024 yang kita targetkan minggu depan selesai," terangnya.
Jika pembahasan KUA-PPAS selesai, lanjut Rudy, pihaknya akan segera membahas rancangan APBD 2024 pada minggu selanjutnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2024 masih ada beberapa program prioritas masuk dalam APBD 2024, salah satunya adalah program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Satu Miliar Satu Desa (Samisade)," jelasnya.
Setiap tahun, APBD Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, seperti pada 2022 APBD Kabupaten Bogor mencapai Rp 7,76 triliun, lalu pada 2023 mencapai Rp 9,14 Triliun dan untuk APBD Perubahan 2023 mencapai Rp 9,72 triliun.
Baca Juga: PMII Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bogor
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menegaskan bahwa pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk lelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.
"Saya sepakat untuk menganggarkan kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung. Hal itu, karena sudah dua tahun anggaran Pemprov Jawa Barat tidak memberikan bantuan keuangan (Bankeu)," ungkapnya.
Menurut Burhanudin, saat ini, Pemkab Bogor belum memastikan berapa jumlah anggaran yang bakal disiapkan. Apakah untuk kelanjutan pembangunan Gedung B dan C, atau berikut pengadaan alat kesehatan.
"Kami akan bicarakan lagi tentang anggarannya, apakah langsung dituntaskan atau seperti apa dan juga sesuai kemampuan anggaran Pemkab Bogor," tuturnya.
Baca Juga: PLN Produksi Green Hydrogen 100 Persen dari EBT Kapasitas 51 Ton per Tahun
Lanjut Burhanudin, jikalau gedung, alat kesehatan dan tenaga kesehatan sudah terpenuhi. Maka di awal Tahun 2025, RSUD Bogor Utara atau Parung akan memiliki akreditasi.
"Syarat terakreditasi itu harus terpenuhi gedung, alat kesehatan dan tenaga kesehatan, semoga ada dokter spesialis yang mau bertugas di Kabupaten Bogor hingga bisa membantu proses akreditasi," harapnya.
Reporter: Luki Leonaldo