Kritik Keras Panitia PPDB SMAN 1 Depok, Tak Adil dan Malas Gelar Uji Kompetensi
ruzka.republika.co.id--Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 Jawa Barat (Jabar) yang berlangsung online untuk jalur prestasi sudah diumumkan pada Senin (20/06/2022). Namun, sejumlah orang tua murid protes keras karena merasa sistem peraturannya tidak adil dan tidak transparan, terutama untuk jalur prestasi olahraga.
Seluruh SMAN di Kota Depok tidak melaksanakan uji kompetensi bagi siswa yang berprestasi olahraga. Dan, lebih memilih seleksi hanya berdasarkan surat rekomendasi kejuaraan dari Kemendikbud dan Kemenag saja.Sangat disayangkan hal itu juga terjadi di sekolah unggulan SMAN 1 Depok yang semestinya cukup ketat dalam seleksi PPDB. Panitia PPDB SMAN 1 Depok yang juga 'malas' menggelar uji kompetensi prestasi olahraga.
"Panitia PPDB SMAN 1 Depok mendapat kritikan keras karena PPDB Kejuaraan Prestasi 2022 tidak memberikan ruang uji kompetensi untuk menunjukkan yang mana atlet yang benar-benar atlet, dan mana atlet yang cuma atlet-atletan," ujar salah seorang orang tua murid yang anaknya tidak diterima di jalur prestasi olahraga, padahal anaknya merupakan Juara 2 Taekwondo Internasional yang berlangsung di Korea saat menyampaikan kekecewaannya ke Kantor PWI Kota Depok, Selasa (21/06/2022).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Menurutnya, tidak digelarnya uji kompetensi sangat disayangkan mengingat kompetisi di SMAN 1 Depok sangat tinggi dengan kuota siswa Kejuaraan Prestasi sangat kecil, hanya 6 untuk tahun ajaran 2022 ini. Dengan kompetisi tinggi ini semestinya uji kompetensi harus dilaksanakan oleh panitia PPDB SMAN 1 Depok untuk melihat secara langsung oleh para guru, panitia, dan orang tua. "Jadi, terlihat jelas siapa The Real Athlete. Bukan cuma kaleng-kalengan," ucapnya geram.
Lanjutnya, selain itu sistem yang diberlakukan juga tidak fair atas Prestasi Kejuaraan non-Kemendikbud dan Kemenag. "Jika skoring berbeda, masih bisa diterima. Namun ketika menghitung skoring dibedakan, itu menjadi masalah. Mengapa kejuaraan Kemendikbud dihitung secara agregat, lebih dari satu kejuaraan dengan alasan berjenjang? Mengapa perlakuan yang sama tidak diberikan kepada siswa dengan jalur kejuaraan Kemenpora dan pengurus olahraga yang menaungi?," terangnya mempertanyakan.
Ia menambahkan, dampaknya, meski ada siswa atlet berprestasi sampai level internasional pun, pasti kalah dengan siswa yang ikut kejuaraan Kemendikbud meski cuma level lokal. Karena yang kemendikbud dihitung berjenjang, bisa sampai 3 kejuaraan sementara yang Kemenpora dan yang lainnya hanya satu kejuaraan tertinggi.
"Jelas ini sangat tidak adil bagi atlet-atlet yang benar-benar berprestasi karena sistem yang ngawur dan tidak fair ini. Ditambah, tidak ada uji kompetensi. Semakin tidak fair," tegasnya yang menilai panitia PPDB SMAN 1 Depok malas dan nalarnya ngawur.
"Panitia PPDB SMAN 1 Depok semestinya menggunakan akal sehat. Para guru ini pembimbing, menjadi inspirasi, sudah seharusnya bersikap fair, adil, dan seimbang. Apalagi SMAN 1 Depok itu sekolah unggulan, kok siswa berprestasi internasional kok tidak diterima," pungkasnya. (Rusdy Nurdiansyah)
