Depok Tekankan Rencana Kerja Pemda 2025 Mengacu pada Tujuan SDGs
ruzka.republika.co.id--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar acara Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2025 di Pandawa Ballroom, Hotel Santika, Kota Depok, Selasa (30/01/2024).
Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan agar RKPD 2025 disesuaikan dan mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Tentu dengan mengacu dari sistem tersebut, dapat terlihat indikator kegiatan pembangunan yang harus dijalankan dan ditingkatkan.
Baca Juga: Pemilu 2024, KPU Depok Sudah Siapkan Distribusi Logistik, Sortir dan Pelipatan Surat Suara
"Arahan saya karena SDGs kan harus tuntas 2030 dan itu sudah disepakati PBB untuk seluruh negara," ujar Idris.
Tema RKPD 2025 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah menuju Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera, yang juga sejalan dengan tujuan SDGs tersebut.
Beberapa capaian dan progres sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendorong terwujudnya 17 tujuan SDGs.
Baca Juga: Depok Siapkan Rp 86,7 Miliar untuk Pembangunan SMPN
Diantaranya yakni poin tanpa kemiskinan, dimana angka kemiskinan Kota Depok saat ini berada di posisi terendah se-Jawa Barat (Jabar) dan keempat se-Indonesia.
Lalu di Kota Depok juga tidak ada warganya yang kelaparan, artinya tujuan SDGs poin tanpa kelaparan tercapai.
Kemudian, poin kehidupan sehat dan sejahtera, saat ini Kota Depok sudah mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Baca Juga: Ini yang Dilakukan Depok untuk Cegah KDRT, Ada Sejumlah Program
"Ada juga masalah pendidikan, kita akan terus tingkatkan, masalah pengarusutamaan gender kita sudah lakukan dan harus ditingkatkan karena ada aspek tertentu," jelas Idris.
Ia menambahkan, masalah ketimpangan sosial dan kesejahteraan juga menjadi perhatian.
"Masalah ketimpangan juga gitu, relatif ketimpangan kesejahteraan kita kategori sedang," terang Idris.
Pada poin SDGs tentang ekosistem laut dan darat dapat diganti dengan pembangunan infrastruktur, sebab, Kota Depok tidak memiliki sarana kelautan.
"Hal yang dapat dilakukan adalah seperti penanganan masalah banjir, jalan dan lainnya, mungkin ini yang bisa kita lakukan di tahun 2025," ungkap Idris. (***)
Sumber: depok.go.id