Ekonomi
BKD Depok Kerjasama BPN, Amankan Aset Daerah
ruzka.republika.co.id--Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melakukan berbagai upaya dalam pengamanan aset daerah.
Untuk pengamanan aset daerah, salah satunya dengan melakukan pemetaan bidang tanah yang tersebar di Kota Depok.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Baca Juga: Dinas PUPR Depok Benahi Kabel Udara, Gandeng Penyedia Jaringan Telekomunikasi
Tujuannya agar aset daerah yang belum tersertifikasi, bisa tercatat dan memiliki bukti hukum yang sah.
“Pemkot memiliki sekitar tujuh ribuan aset yang tersebar dan sebagian besar belum memiliki sertifikat. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, agar bidang tanah yang belum tersertifikasi, bisa memiliki sertifikat,” ujar Wahid dalam keterangan yang diterima, Rabu (21/02/2024).
Menurut Wahid, pada awal tahun ini BKD Depok telah merampungkan sebanyak 1.004 bidang tanah yang akhirnya memiliki sertifikat.
Masih ada enam ribu bidang tanah yang harus dipetakan dan dibuatkan sertifikat.
Baca Juga: Depok Laporkan Upaya Pengendalian Inflasi 2023 ke Pusat
“Anggaran juga sudah kami siapkan. Karena dalam penerbitan sertifikat dibutuhkan dana untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Teknisnya akan kami bahas bersama,” terangnya.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, aset milik Pemkot Depok yang belum bersertifikat masih menjadi isu aktual.
Termasuk, penyerahan aset yang menjadi kewajiban pengembang, perlu dikawal dan diselesaikan.
“Lakukan inventarisasi aset ke wilayah dan buat program identifikasi dengan turun ke lapangan langsung, menjadi salah satu upaya. Jangan sampai aset-aset tersebut hilang dan diklaim oknum tertentu,” terangnya.
Baca Juga: Pelajar SMK Nasional 3 Depok Diajak Ikut Pelatihan Bahasa Jepang
“Kami punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang meliputi pengukuran, pemetaan hingg pendaftaran pada lokasi yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Lanjut Indra, perlu di bangun kerja sama dan saling berkoordinasi untuk pengamanan aset daerah.
"Kerja sama ini perlu dibangun, tidak hanya tim dari BPN, tetapi juga Pemkot Depok. Mudah-mudahan kami bisa terus berkolaborasi, sehingga 7.000 aset bisa memiliki sertifikat,” jelasnya. (***)
