Ekonomi
Perum Bulog Jamin dan Pastikan Rantai Pasok Beras untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan
RUZKA REPUBLIKA -- David Ricardo, seorang ekonom dan pencetus teori keunggulan komparatif, lewat bukunya Principles of Political Economy and Taxation mengatakan bahwa negara sebaiknya berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain.
Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi, margin keuntungan dan memperoleh hasil material yang lebih tinggi.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Tak ayal teori ini banyak diterapkan oleh berbagai negara di dunia, di mana jenama-jenama ternama berbondong-bondong memproduksi barangnya di negara-negara berkembang seperti Vietnam, Myanmar, Sri Lanka dan lain-lain, karena mengejar biaya produksi yang lebih murah, sehingga margin yang diperoleh bisa optimal.
Baca Juga: Superbank Buka Akses Perbankan ke Pengguna dan Mitra Grab di Indonesia
Perum Bulog akan mulai menerapkan hal tersebut seiring dengan kerjasama ekonomi dan investasi pangan yang dijajaki dengan negara Kamboja.
“Kami siap melaksanakan penugasan tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja. Hal ini bukan hanya tentang memperluas jangkauan geografis, tetapi juga tentang mewujudkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud,” ujar Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/06/2024).
Menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya adalah salah satu visi transformasi Perum BULOG yang dicanangkan baru-baru ini. Dengan 57 tahun pengalaman di distribusi pangan, tak pelak lagi Perum Bulog menjadi pemimpin rantai pasok pangan, terutama beras, di Indonesia.
Baca Juga: Gegara Anjing Dilempar Batu, Seorang Pria di Depok Jadi Korban Penusukan, Pelakunya Ditangkap
Namun, sepanjang sejarahnya, kerap kali Perum Bulog diterpa oleh berbagai isu, termasuk isu impor, kerjasama ekonomi dan investasi pangan.
Hal ini dikarenakan masyarakat masih membutuhkan edukasi dan informasi yang mumpuni mengenai rantai pasok pangan. Termasuk pada mekanisme ekspor impor, di mana terdapat istilah despatch dan demurrage, yang sedang menjadi perbincangan hangat di beberapa pemegang kebijakan pangan saat ini.
Sebenarnya demurrage dan despatch adalah hal yang lumrah terjadi dalam penanganan barang impor. Demurrage adalah denda keterlambatan bongkar, sedangkan despatch adalah bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.
Baca Juga: RPH di Depok Miliki Sertifikat Halal dan NKV dari BPJPH
"Jadi sebenarnya tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch juga. Karena tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum BULOG sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum BULOG tidak pernah membebani masyarakat karenanya,” ungkap Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia.
Tito menambahkan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya demurrage. Termasuk keterlambatan kirim barang oleh pemasok maupun keadaan iklim.
Krisis iklim ini juga pernah dikemukakan oleh Amanda Katili Niode, Direktur The Climate Reality Project Indonesia sekaligus Ketua Omar Niode Foundation, pada kesempatan terpisah.
Baca Juga: Perum Bulog Dorong Pemberdayaan Perempuan dalam Mata Rantai Pangan Menuju Ketahanan Pangan
“Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah polikrisis, di mana satu krisis saling mempengaruhi krisis lainnya, seperti krisis ekonomi, krisis iklim, krisis pangan dan lain-lain sehingga kita tidak bisa melihat hanya sebagai satu persatu masalah, tapi semua saling terkait, serta dampaknya terhadap manusia itu sangat besar. Tapi memang yang paling menjadi sorotan saat ini adalah perubahan iklim,” jelas Amanda.
Terkait beberapa pemegang kebijakan yang mendorong agar pihak penegak hukum mulai terlibat dalam isu demurrage yang terjadi, pakar hukum dan politisi dari PAN, Shanti Dewi Mulyaraharjani mengatakan, sebaiknya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menanyakan isu ini ke Bapanas dan Perum Bulog.
"Terlebih dahulu, mengenai isu terkait. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Memang diperlukan transparansi serta kronologi yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ungkapnya.
Melalui berbagai upaya yang dilakukan, Perum Bulog menjamin dan memastikan rantai pasok pangan tetap terjaga demi ketahanan pangan nasional.
“Perubahan fungsi Perum Bulog dari masa ke masa, tidak merubah komitmen kami untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Kami juga terus menerus meningkatkan pelayanan kami sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami,” papar Sonya Mamoriska, Direktur Transformasi & Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog. (***)
