Info Kampus 2024-05-29 08:08:51

Pembatalan Kenaikan Iuran dan Uang Kuliah, Berikut Ini Tanggapan UI

Calon mahasiswa UI memprotes mahalnya UKT dan IPI yang terbilang cukup mahal.

RUZKA REPUBLIKA -- Tanggapan dan tindak lanjut Universitas Indonesia (UI) terkait pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk Tahun Akademik 2024/2025.

Kemendikbudristek telah mengeluarkan siaran pers dengan Nomor 200/sipers/A6/V/2024 dan Nomor 202/sipers/A6/V/2024 pada 27 Mei 2024, kemudian diikuti dengan surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) kepada para Rektor PTN dan PTNBH dengan Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 perihal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 tertanggal 27 Mei 2024.

Scroll untuk membaca

Setelah keluarnya siaran pers dan surat Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 dari Dirjen Diktiristek tersebut, maka pada saat ini UI mengambil langkah cepat kembali berproses dengan Kemendikbudristek cq Dirjen Diktiriste guna menetapkan tarif UKT dan IPI bagi Program Sarjana dan Vokasi Kelas Reguler Tahun Akademik 2024/2025.

Langkah yang akan diambil mengacu kepada surat Dirjen Diktiristek, yakni bahwa Rektor PTN dan PTNBH mengajukan kembali tarif UKT dan IPI.

Pengajuan kepada Dirjen Diktiristek paling lambat 5 Juni 2024. Selain itu, ketentuannya adalah bahwa pengajuan dilakukan tanpa kenaikan UKT dan IPI dibandingkan pada tahun akademik 2023/2024.

Hal itu sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri (PT) di lingkungan Kemendikbudristek.

Setelah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI, maka kemudian Rektor PTN dan PTNBH dapat merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.

Ditekankan pula bahwa Rektor PTN dan PTNBH harus memastikan tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi keputusan rektor itu.

Sejak awal proses pembentukan dan penetapan UKT dan IPI, UI telah menerapkan prinsip:

(1) Mematuhi semua regulasi yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini yang dikeluarkan Kemendikbudristek, baik menyangkut besaran tarif maupun mekanisme/proses pembentukannya.

(2) Tarif UKT kelas tertinggi tidak lebih tinggi dari tarif UKT kelas tertinggi pada Tahun Akademik 2023/2024.

(3) Memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat kondisi sosio-ekonomi mahasiswa dengan cara menelaah dan mencermati realisasi UKT Tahun 2023/2024.

"Hal-hal yang perlu kami evaluasi, revisi, atau pertimbangkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek saat ini tengah kami lakukan," ujar Kepala Biro Humas & Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lucia dalam siaran pers yang diterima, Rabu (29/05/2024).

Menurut Amelita, segera setelah mendapatkan hasil dari proses yang sangat dinamis ini, tentu akan menyampaikannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk kepada publik.

"Atas segala masukan, saran, pengaduan, yang disampaikan kepada Ui,.kami menyampaikan terima kasih. Semua itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap UI dan para mahasiswa calon pemimpin di masa depan," jelasnya.

Lanjut Amelita, keyakinan bahwa pendidikan merupakan elevator yang memobilisasi seseorang naik ke jenjang yang lebih tinggi, membuat UI mendukung sepenuhnya para calon mahasiswa baru yang berniat kuat melanjutkan pendidikan di UI.

"Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan mekanisme dan terbuka untuk berkomunikasi dengan para camaba yang menilai penetapan kelas UKT baginya dirasakan kurang tepat. Para calon mahasiswa baru (camaba) tidak perlu merasa ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan UI," terangnya. (***)