Nasional
Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Atasi Banjir di Depok dan Bekasi
ruzka.republika.co.id--Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jangan 'berpangku tangan' dan harus turun langsung menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan di Kota Depok dan Bekasi.
Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi dan juga Tangerang.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Selain itu, ada banyak sungai yang melintas dari Depok dan Bekasi ke Jakarta perlu ditangani secara baik, terutama Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Grogol, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervart dan Sungai Bekasi.
"Jangan hanya diperhatikan penanganan banjir di Jakarta saja, tapi juga perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir," ujar Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Bekasi, Ingrid Kansil, Ahad (07/01/2024).
Menurut Ingrid saat meninjau beberapa kawasan rawan banjir di Kota Depok dan Bekasi bahwa warga mengeluh saat musim penghujan, kawasannya kerap banjir, padahal dahulu di era tahun 1990-an tidak pernah banjir.
"Pembangunan yang begitu masif di Jakarta dan penanganan banjir yang tak melibatkan daerah penyangga Daerah Khusus Jakarta, itu yang menjadi salah satu penyebab kini di beberapa kawasan di Kota Depok dan Bekasi mengalami banjir," ungkap Wakil Sekjen Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Buruan Daftar! Depok Buka Pelatihan Kerja, Ada 8 Pelatihan
Lanjut Ingrid, dengan berbagai macam permasalahan banjir yang terjadi di Kota Depok dan Bekasi, Kementerian PUPR dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Bekasi.
"Saya melihat langsung dan mendengarkan keluhan warga, penyebab banjir lainnya juga kerena drainase yang kurang baik. Solusinya perlu segera membangun sistem drainase yang terintegrasi dengan tata kelola kota yang baik. Karena dengan cara seperti ini, banjir yang menghantui warga bisa teratasi," jelas Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) ini.
Selain itu, Ingrid menegaskan Kementerian PUPR juga harus mengintervensi bersama Pemkot Depok dan Bekasi melakukan normalisasi secara masif sungai-sungai dan situ-situ atau danau yang ada di Kota Depok dan Bekasi.
Baca Juga: Selama 2023, Baznas Depok Sudah Salurkan Dana Zakat Sebesar Rp 5,6 Miliar
"Harus bersama-sama membangun ekosistem yang baik, memperbaiki daerah aliran sungai, melakukan penghijauan dengan penanaman pohon serta mengatasi permasalahan sampah," terang alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ada 75 titik rawan banjir di Kota Depok yang tersebar hampir di semua kecamatan yang ada di Depok. Sedangkan di Kota Bekasi ada sekitar 15 titik d rawan dilanda banjir.
Mengatasi masalah banjir di Jabodetabek, butuh kerendahan hati, baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah untuk menekan ego sektoral masing-masing.
Baca Juga: Keren! Anak Madrasah di Depok Gelar Kompetisi Robotik Pertama di Indonesia
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
“Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung jawab Bersama’. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” tutur Menteri Basuki.
Baca Juga: Khutbah Jumat Perdana 2024, Wali Kota Depok Ingatkan Soal Muhasabah hingga Tingkatkan Ketakwaan
Kementerian PUPR dalam penanganan banjir, sesuai rencana induk di bagian hulu, melakukan pembangunan bendungan yakni:
Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39,40 hektar.
Bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik.
Sementara itu di bagian hilir, tengah dibangun Sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik.
Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sudetan Kali Ciliwung-KBT diharapkan akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21%.
