Menumbuhkan Aksi Kolektif untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Guru di Era Digital
Guru sedang mengajar. (Foto: AI)
RUZKA INDONESIA -- Ditengah pesatnya digitalisasi, perubahan cepat terjadi. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh. Semenjak masa covid 19, proses pembelajaran terpengaruhi dengan adanya penggunaan teknologi dalam kelas dan sistem penilaian berbasis digital.
Namun di balik kemajuan ini, tantangan masih terus muncul, terutama terkait kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga pendidik.
Meskipun teknologi membawa efisiensi dan peluang baru, namun pemerataan keterampilan dan perlunya adaptif terhadap penggunaan aplikasi belum lagi guru tetap menghadapi beban kerja yang semakin berat tanpa diimbangi dengan penghargaan yang layak.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Oleh karena itu, kini saatnya untuk menumbuhkan aksi kolektif yang serius guna memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi guru, baik di tingkat kebijakan maupun di lapangan.
Perubahan Tantangan di Era Digital
Digitalisasi pendidikan memang menghadirkan banyak kemudahan. Pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar dari rumah, dan teknologi memfasilitasi akses informasi yang lebih luas.
Namun, bagi guru, kemajuan ini membawa beban tambahan yang signifikan. Mereka tidak hanya harus menguasai materi pelajaran, tetapi juga menguasai teknologi baru yang terus berkembang.
Guru dituntut untuk dapat menggunakan berbagai platform digital, mengelola kelas virtual, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan cepat.
Tanpa dukungan yang memadai, hal ini bisa berujung pada kelelahan fisik dan mental, belum lagi tuntutan yang mengharuskan beberapa guru untuk aktif dalam penggunaan aplikasi merdeka mengajar.
Selain itu, digitalisasi juga sering kali meningkatkan beban administratif yang harus ditanggung oleh guru.
Tugas-tugas yang dulu dapat diselesaikan secara manual kini harus dilakukan melalui perangkat digital, yang kerap kali memerlukan waktu lebih lama.
Hal ini belum termasuk dengan tekanan dari tuntutan kinerja yang tinggi, evaluasi berbasis data, dan peningkatan ekspektasi dari orang tua siswa yang semakin kritis. Dalam situasi ini, tidak jarang kesejahteraan guru menjadi terabaikan.
Selain alasan peningkatan kompetensi professional guru, kebiasaan siswa dalam memanfaatkan gadget pun menjadi pelimpahan tanggung jawab kepada guru dalam menjalani peranannya sebagai pendidik.
Tantangan paparan konten di sosial media pun menambah beban guru dalam mendidik yang seharusnya hal ini bisa dibantu oleh oran tua dari pembangunan pembiasaan di rumah.
Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Guru: Dua Hal yang Masih Terlupakan
Banyak guru yang belum merasa aman dalam menjalankan profesinya. Perlindungan hukum yang memadai, baik dalam aspek kerja maupun perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan, masih menjadi isu besar.
Ketidakjelasan status hukum bagi guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, kerap kali mengarah pada ketidakpastian hak dan kewajiban mereka.
Tidak adanya kerjasama yang baik dengan orang tua dalam penanganan permasalahan anak, kerap menjadikan guru tersudut dan tak kurang juga yang tersandung dalam ranah hukum.
Aspek kesejahteraan juga belum optimal. Meskipun ada berbagai program insentif dan tunjangan, masih banyak guru yang merasa kesejahteraannya belum terjamin, terutama di daerah-daerah terpencil atau desa-desa.
Kesenjangan antara guru kota dan daerah terpencil semakin lebar, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan itu sendiri.
Guru di kota besar mungkin memiliki akses lebih baik ke pelatihan dan fasilitas, sedangkan rekan-rekan mereka di daerah terpencil sering kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas namun dengan tuntutan yang sama besarnya.
Aksi Kolektif sebagai Solusi
Solusi dalam mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan aksi kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah pertama adalah memperkuat peranan serikat atau komunitas guru sebagai wadah perjuangan kolektif.
Serikat guru bukan hanya sekadar organisasi yang memberikan suara bagi anggota, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendesak kebijakan yang menguntungkan guru, seperti peningkatan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pelatihan profesional yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar guru.
Salah satu langkah yang perlu diprioritaskan adalah merancang kebijakan kesejahteraan yang lebih holistik, yang mencakup pengurangan beban administratif, insentif berbasis kinerja, serta tunjangan kesehatan dan mental bagi guru.
Tak kalah pentingnya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur dan akses teknologi tersedia merata di seluruh wilayah, agar guru di daerah terpencil dapat mengikuti perkembangan pendidikan digital dengan setara.
Inovasi kebijakan kesejahteraan juga harus menjadi bagian dari agenda nasional. Ini bukan hanya soal tunjangan finansial, tetapi juga program pelatihan yang relevan dengan tantangan masa kini, seperti pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan atau manajemen kelas digital.
Selain itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, seperti pengurangan jam kerja administratif atau pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran, perlu diperkenalkan.
Teknologi, meskipun menambah tantangan, juga bisa menjadi alat yang memperbaiki situasi. Platform digital bisa digunakan untuk mengurangi beban kerja guru, misalnya dengan otomatisasi penilaian atau penggunaan sistem manajemen pembelajaran yang memudahkan interaksi antara guru, siswa, dan orang tua.
Ini juga dapat meningkatkan akses guru terhadap sumber daya pembelajaran yang lebih banyak dan bervariasi, sehingga mereka tidak lagi merasa terbebani dengan kebutuhan untuk menciptakan materi ajar sendiri secara terus-menerus.
Harapan untuk Masa Depan
Harapan kita adalah membangun budaya peduli terhadap kesejahteraan guru di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, harus menyadari betapa pentingnya peran guru dalam membentuk generasi masa depan.
Tanpa kesejahteraan dan perlindungan yang memadai, guru akan kesulitan untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid mereka.
Oleh karena itu, semua pihak—baik pemerintah, lembaga pendidikan, serikat guru, maupun masyarakat—harus bergotong royong untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkelanjutan, di mana kesejahteraan guru menjadi prioritas.
Visi jangka panjang kita adalah terciptanya sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah terpencil, mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang setimpal dengan peran mereka.
Guru yang sejahtera adalah kunci untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dan pendidikan berkualitas adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa.
Untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan guru yang optimal di era digital, kita memerlukan aksi kolektif dari seluruh elemen bangsa.
Tidak cukup hanya dengan harapan atau kebijakan yang setengah hati; perubahan nyata harus dimulai dari sekarang.
Diperlukan kerjasama antara pemerintah, persatuan guru, dan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan guru.
Melalui langkah kolektif yang nyata, kita bisa menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik, di mana para pendidik—yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dapat bekerja dengan hati yang tenang dan semangat yang berkobar. (***)
