Nasional
Pemkot Depok akan Wujudkan Satu Data Berkualitas, Perlu Dukungan Perangkat Daerah
ruzka.republika.co.id--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan wujudkan satu data yang berkualitas. Hal itu terungkap dalam kegiatan Forum Satu Data Kota Depok Tahun 2023.
Asisten Adminitrasi dan Umum (Adum) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Nina Suzana secara resmi membuka kegiatan Forum Satu Data Kota Depok Tahun 2023.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Perlu adanya penguatan kelembagaan statistik, karena satu data menjadi modal untuk proses pengambilan kebijakan dan ini perlu dukungan semua pihak," ujar Nina usai kegiatan Forum Satu Data Kota Depok Tahun 2023 di Wisma Hijau Kota Depok, Rabu (11/10/2023).
Baca Juga: Sekilas Tentang Artificial Intelligence Dibenak Penyair
Untuk itu, lanjut Nina, pihaknya meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk berkomitmen dalam mewujudkan satu data.
"Data menjadi acuan untuk perencanaan sampai kepada tahap evaluasi yang berkualitas dan efektif. Jadi, perlu dukungan semua pihak,” terangnya.
Menurut Nina, setiap PD juga wajib melakukan update data dan informasi. Mengingat, data ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan salah satunya pengambilan kebijakan atau keputusan.
Baca Juga: FKUI Kembangkan Inovasi Layanan Bedah Tangan Tanpa Turniket
Pada saat PD tidak meng-update data dengan baik, maka akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan terutama pengganggaran. Data yang diinput pada masing-masing dinas bisa menjadi dasar perencanaan agar bisa kami sesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami sedang melangkah dengan satu data dan tidak bisa lepas dari dukungan Perangkat Daerah. Tidak bisa hanya satu dan dua unit kerja saja. Semuanya harus support, sehingga cita-cita satu data benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Ketua Program Studi Doktor (S3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mansyur Achmad saat menjadi narasumber kegiatan Forum satu Data Kota Depok Tahun 2023 melalui zoom mengatakan setelah Peraturan Presiden keluar, Kota Depok segera membuat Peraturan Wali Kota dan mengimplementasikan dari aturan dan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Pusat Forensik Terintegrasi UI Gelar Diskusi Strategis Kasus Kopi Jessica: Kita Belajar Apa?
“Saya mengapresiasi penyelenggaraan Satu Data Kota Depok yang langsung ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota. Secara regulasi, ini sudah bagus dan mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk segera melakukan pengumpulan data,” jelasnya.
Lanjut Mansyur, sebelumnya, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bahwa dalam menghasilkan data yang berkualitas harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok. Satu data menjadi kewajiban untuk bagaimana program-program yang dijalankan bisa benar-benar tepat sasaran.
“Saya rasa Kota Depok cukup serius untuk melakukan perhimpunan data dari masing-masing PD sampai akhirnya bisa dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan. Jika Kota Depok konsisten, maka bisa bawa nama Jawa Barat, sejajar di Tingkat Nasional,” tuturnya.
Forum Satu data Kota Depok adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi perangkat daerah, instansi vertikal serta instansi lain yang terkait, guna mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia. Forum ini juga sebagai pengelola satu data di Kota Depok.
Baca Juga: PPM UI Gelar Seminar Budaya Literasi Finansial DKM Kota Depok
“Menurut saya komitmen, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, sehingga ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses, dibagi, dan dipakai antar instansi pusat dan daerah," jelas Mansyur.
Dengan terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas.
"Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Depok,” ucap Mansyur.
