News
Adem, Dinkes Depok Beri Penjelasan ke Komisi D DPRD, Sepakat Perlu Edukasi dan Sosialisasi Masif Terkait Menu Stunting
ruzka.republika.co.id--Kegaduhan yang timbul akibat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting bagi Balita di Kota Depok, membuat Komisi D, DPRD Kota Depok memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok beserta jajarannya serta seluruh Kepala Puskesmas di 11 kecamatan di Kota Depok, Jumat (17/11/2023).
Selain itu juga hadir para pelaku UMKM dari Wirausaha Baru (WUB) di 11 kecamatan di Kota Depok selaku pembuat olahan atau vendor menu makanan bergizi untuk Balita serta juga hadir ibu-ibu PKK dan Kader Posyandu di 11 kecamatan di Kota Depok.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Alhamdulillah sudah berlangsung rapat antara Komisi D DPRD Depok, dengan Dinkes Kota Depok dan para Wirausaha Baru (WUB) sebagai penyedia menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita gizi kurang dan berat badan tidak naik," ucap anggota Komis D DPRD Kota Depok, Ade Supriatna.
Baca Juga: Jawab Kritikan, Pemkot Depok Gelar Edukasi Serentak Progam Makanan Tambahan Bergizi, Cegah Stunting
Sebelum rapat Komisi D DPRD Kota Depok dengan jajaran Dinkes Kota Depok, lanjut Ade, pihaknya menahan diri untuk berkomentar di media terkait polemik sajian menu yang di nilai tidak sesuai ekspektasi masyarakat.
"Karena saya nggak mau memperlihatkan kebodohan karena menilai suatu permasalahan tanpa data dan fakta yang akurat. Perlu diluruskan beberapa hal yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, karena ketidaktahuan, meskipun ada motif lainnya, termasuk motif politis dengan berbagai ‘festivalisasi’ di media," jelas Ade.
Menurut Ade, hasil informasi yang disampaikan Dinkes Kota Depok, yang pertama, anggaran ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebagai penghargaan bagi Pemkot Depok yang sudah berhasil melakukan program penurunan stunting lima terbaik tingkat nasional.
Baca Juga: Suporter Berburu Maskot Piala Dunia U-17
Yang kedua, sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes), program ini berlangsung 28 hari, dari 10 November hingga 8 Desember 2023, dengan pemberian kudapan atau makanan sampingan dengan menu gizi lokal selama 6 hari/pekan dan 1 hari makanan bergizi lengkap setiap hari Kamis.
"Kudapan yang dimaksud adalah seperti cemilan dengan olahan yang penuh protein sesuai dengan kebutuhan gizi Balita untuk sekali makan, yang tentunya jauh berbeda dengan cemilan orang dewasa," terangnya.
Ia menambahkan, selain itu, menurut pengakuan para WUB, proses pembuatannya jauh lebih rumit dibanding penyediaan snack atau nasi box biasa.
"Makanan olahan bergizi itu tanpa penyedap rasa sehingga terasa hambar. Makanannya harus di rebus atau di kukus," ungkap Ade.
Baca Juga: Mengenal Lebih Tentang Diet Mediterania yang Sedang di Gandrungi Artis Hollywood
Yang ketiga, lanjut Ade, sesuai Standar Satuan Harga (SSH) untuk menu Kudapan sebesar Rp 18 ribu digunakan para penyedia makanan dengan alokasi untuk bahan makanan, pajak dan fee MBiz (E-Purchasing), kemasan, dan biaya distribusi sekaligus edukasi kepada orang tua yang dilakukan oleh kader PKK di setiap kelurahan di 11 kecamatan di Kota Depok.
"Harga tersebut, termasuk subsidi untuk makanan bergizi lengkap yang akan disediakan pada hari ketujuh, atau 4 kali dalam masa program PMT," terangnya.
Ade menuturkan, kegiatan ini perlu diapresiasi, karena melibatkan lintas sektor, seperti Puskesmas, kader PKK dan kader Posyandu, serta para pelaku UMKM yang tergabung WUB binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok.
Baca Juga: Konser Pertama Coldplay di Indonesia Chaos! Banyak Kena Tipu
"Mereka merasa sangat senang ikut terlibat, karena banyak mendapat pengetahuan tentang gizi meskipun setiap malam dan pagi harus disiplin menerapkan arahan dari Tim Gizi dari Puskesmas," tuturnya.
Komisi A DPRD Kota Depok memberi catatan dan usulan mengenai beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinkes Kota Depok diantaranya yang pertama, Tim Pemantauan Gizi (TPG) harus makin ketat memberikan supervisi kepada para pelaku UMKM dari WUB sebagai vendor pengolahan menu makanan bergizi Balita untuk memastikan kualitas makanan untuk para balita dalam kondisi aman dan sehat.
Dinkes kota Depok juga harus memastikan Bimbingan Teknis kepada Tim PKK Kelurahan yang melakukan distribusi sekaligus edukasi kepada para orang tua Balita, tentang kandungan gizi dan cara memasak makanan tersebut.
Baca Juga: Perdana di Bandung, Pameran Mobil GIIAS Hadirkan Inovasi Teknologi Terkini
"Dinkes Kota Depok harus melakukan tindakan responsive jika ada laporan dari masyarakat terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan ini, seperti mencoret WUB yang tidak disiplin mengikuti arahan TPG, menegur PKK yang tidak melakukan edukasi, dan lain sebagainya," tegas Ade.
Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati yang memenuhi panggilan Komisi D DPRD Kota Depok mencatat sejumlah poin penting terkait pelaksanaan PMT pencegahan stunting.
"Saran dari dewan akan kami laksanakan dan nanti juga ada rekomendasi Komisi D DPRD Kota Depok. Sejumlah poin yang dicatat dan nantinya akan dilaksanakan diantaranya, sosialisasi ke kader PKK, kader Posyandu, pelaku WIB dan para orang tua tentang menu makanan yang bukan makanan utama (kudapan) dan makanan lengkap," jelasnya.
Baca Juga: Insya Allah, Berobat RS di Depok Cukup Pakai KTP
Mary mengutarakan pihak Komisi D DPRD Kota Depok menilai perlunya juga dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan program peningkatan nutrisi makanan dan gizi melalui PMT Balita di Depok
"Perlu pengawasan pelaksanaan program di wilayah serta tidak menggunakan logo (foto Wali dan Wakil Wali Kota Depok). Sebenarnya logo itu dimaksudkan sebagai tanda bahwa itu program Pemkot Depok. Tapi nggak masalah, akan dicopot," tegasnya.
Dia juga mengatakan pihaknya juga masih menunggu akan adanya rekomendasi dari pihak dewan dan kedepan nanti akan ada pembahasan susulan dengan Komisi D DPRD Kota Depok.
Baca Juga: Ditipu Calo, Artis Susan Sameh Nyaris Gagal Nonton Coldplay
"Dirapatkan kembali untuk nanti ada rekomendasi Komisi D DPRD Kota Depok dan kami masih belum tahu rekomendasinya seperti apa. Kami menunggu," kata Mary yang ditemani 38 Kepala Puskesmas di Kota Depok, perwakilan kader PKK tiap kecamatan beserta perwakilan WUB di 11 kecamatan sebagai vendor olahan menu bergizi untuk cegah stunting Balita.
Sebelumnya diberitakan heboh ditemukan menu makanan bergizi untuk Balita stunting yang hanya berupa bubur dan kuah sup. Serta juga berupa 1 tahu dan 1 otak-otak pada pelaksanaan hari pertama di Kecamatan Tapos pada 10 November 2023 lalu.
